NEWS BOTAWA– Pemerintah memastikan kebijakan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama di kawasan timur Indonesia, justru menjadi penerima manfaat terbesar dari belanja negara jika dihitung secara per kapita.
Alokasi Lebih Besar di Wilayah Berpenduduk Sedikit
Menurut Sri Mulyani, pembagian anggaran pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tidak semata-mata ditentukan oleh luas wilayah atau posisi geografis, tetapi juga memperhitungkan jumlah penduduk serta kebutuhan khusus setiap daerah. Hal ini menyebabkan wilayah dengan populasi relatif kecil, seperti Maluku dan Papua, memperoleh manfaat per penduduk yang jauh lebih besar dibanding wilayah padat seperti Jawa.
Data Kementerian Keuangan mencatat:
-
Maluku & Papua: Rp 12,5 juta per penduduk
-
Kalimantan: Rp 8,5 juta per penduduk
-
Sulawesi: Rp 7,3 juta per penduduk
-
Bali–Nusa Tenggara: Rp 6,4 juta per penduduk
-
Sumatera: Rp 5,6 juta per penduduk
-
Jawa: Rp 5,1 juta per penduduk
Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di timur Indonesia menerima manfaat APBN lebih dari dua kali lipat dibandingkan masyarakat Jawa. “Daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit cenderung memperoleh alokasi lebih besar per individu,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menekankan bahwa manfaat APBN tidak hanya bisa dilihat dari sisi transfer ke daerah, tetapi juga dari belanja langsung pemerintah pusat. Program nasional yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat didesain agar tersebar di seluruh provinsi, termasuk daerah tertinggal dan pelosok desa.
Baca Juga: Filep Wamafma Apresiasi Pemerintah Dana Otsus Papua Tak Masuk Efisiensi 2026
Tiga Program Prioritas Presiden Prabowo
Secara khusus, Sri Mulyani menyoroti tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yakni:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil agar gizi masyarakat meningkat sejak dini. Program ini diharapkan menjadi fondasi penguatan SDM Indonesia di masa depan. -
Sekolah Rakyat
Memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal. Sekolah Rakyat diharapkan bisa melengkapi sistem pendidikan nasional dengan menutup kesenjangan akses. -
Cek Kesehatan Gratis
Ketiga program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa manfaat APBN harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya melalui transfer ke daerah, melainkan juga lewat berbagai saluran lain, seperti belanja kementerian/lembaga, TKDD, hingga dukungan melalui BUMN dan Special Mission Vehicle (SMV).
“Sekali lagi ingin saya sampaikan pada DPD bahwa kita melihatnya secara keseluruhan, APBN tetap berpihak pada daerah dan desa,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap rupiah APBN mampu menyentuh masyarakat hingga ke pelosok.
RAPBN 2026 bukan hanya sekadar angka dalam neraca keuangan negara, melainkan instrumen pemerataan pembangunan. Harapannya, dengan kebijakan ini, ketimpangan antarwilayah semakin mengecil dan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil dan merata.
