Tambang Ilegal di Papua: Ancaman bagi Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat
NEWS BOTAWA– Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menertibkan tambang ilegal di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Pernyataan ini muncul setelah terungkap bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Di Papua, praktik tambang ilegal masih marak dan diduga dilindungi oleh oknum tertentu, memicu konflik sosial dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
Tambang Ilegal Papua: Masalah yang Tak Kunjung Usai
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih beroperasinya tambang ilegal di beberapa wilayah Papua, seperti:
-
Kampung Wasirawi, Manokwari
-
Distrik Wapoga, Waropen
-
Bayau Biru, Nabire
-
Yahukimo
-
Raja Ampat
Menurut Yan, meskipun mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah, aktivitas tambang ilegal ini masih berjalan. Bahkan, ada indikasi pembiaran oleh aparat hingga pejabat kementerian.
“Ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban, dan ada dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait,” tegas Yan.
Tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga memicu konflik horizontal dan ancaman disintegrasi bangsa. Yan Mandenas menyebut bahwa salah satu akar konflik di Papua adalah perlindungan terhadap tambang ilegal yang masih beroperasi.
“Salah satu konflik yang terjadi di daerah, sampai dengan adanya pemberontakan, adalah perlindungan terhadap tambang-tambang ilegal yang masih marak beroperasi sampai saat ini di Papua,” ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Waropen Resmi Terima 40 Drumband Akan Dibentuk Tim Marching Band Khusus
Selain itu, praktik tambang ilegal seringkali tidak memenuhi standar lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah mereka.
Prabowo Tegaskan Penertiban, Tapi Akankah Ada Tindakan Nyata?
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan:
“Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan.”
Namun, pertanyaannya adalah: akankah komitmen ini diikuti tindakan tegas?
Yan Mandenas mendorong Menteri ESDM untuk segera menindaklanjuti instruksi Presiden dengan langkah konkret:
-
Audit menyeluruh terhadap izin tambang di Papua.
-
Tindakan hukum terhadap oknum yang melindungi tambang ilegal.
-
Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Semua sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat,” tegas Yan.
Tambang ilegal di Papua bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ancaman bagi stabilitas nasional. Jika dibiarkan, kerugian negara akan terus membengkak, sementara masyarakat Papua semakin terpinggirkan.
Presiden Prabowo telah menyatakan komitmennya. Kini, ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan TNI harus bergerak cepat. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
